Transfer Pricing Documentation
Indonesia telah mengadopsi OECD BEPS Action 13 terkait Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting dalam PMK 213/PMK.04/2016. Peraturan tersebut secara mendasar memperbarui konsep dan pendekatan dari regulasi sebelumnya, seperti Dokumen Transfer Pricing yang terdiri dari tiga bagian: Local File, Master File and Country-by-Country Report (CbCR), standar informasi minimum yang dibutuhkan, dan batas waktu untuk persiapan. Selain itu, terdapat perubahan signifikan terkait analisis ex-ante, dimana Wajib Pajak diharapkan untuk melakukan analisis arm’s length berdasarkan informasi yang tersedia pada saat transaksi. Pendekatan ini berbeda dari ex-post yang banyak diadopsi oleh yurisdiksi lain.
Tim kami akan membantu Anda untuk mempersiapkan dokumen transfer pricing sesuai dengan regulasi Indonesia yaitu penerapan analisis ex-ante. Pendekatan unik kami dalam menilai arm’s length dari transaksi akan meningkatkan tingkat kepatuhan dan, dengan demikian, memitigasi perselisihan yang tidak perlu.
Penghargaan
![[ITR APAC] 2022 TP](https://www.taxprime.net/wp-content/uploads/2019/09/ITR-APAC-2022-TP.jpg "[ITR APAC] 2022 TP")
![[ITR APAC] 2021 TP](https://www.taxprime.net/wp-content/uploads/2019/09/ITR-APAC-2021-TP.jpg "[ITR APAC] 2021 TP")
![[ITR AA] 2020 TP](https://www.taxprime.net/wp-content/uploads/2019/09/ITR-AA-2020-TP.jpg "[ITR AA] 2020 TP")
![[ITR AA] 2019 TP](https://www.taxprime.net/wp-content/uploads/2019/09/ITR-AA-2019-TP.jpg "[ITR AA] 2019 TP")
Tim kami akan membantu Anda untuk mempersiapkan dokumen transfer pricing sesuai dengan regulasi Indonesia yaitu penerapan analisis ex-ante. Pendekatan unik kami dalam menilai arm’s length dari transaksi akan meningkatkan tingkat kepatuhan dan, dengan demikian, memitigasi perselisihan yang tidak perlu.
Our related content
MAP is an effective substitute for resolving international tax issues, particularly those involving transfer pricing. The regulatory structure and procedure, particularly in Indonesia, have been enhanced to better promote mutually agreeable resolution and an optimal avoidance of double taxation. Even while there is still room for improvement, it is abundantly obvious from the advantages that using alternative dispute resolution methods is oftentimes preferable.
