Industri nikel Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah terus tancap gas mengejar target hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi negara. Namun, berbagai kebijakan baru mulai menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor. Kebijakan tersebut meliputi Kepmen ESDM 144/2026, aturan ketat Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan rencana pembentukan Dana Sumberdaya Indonesia (DSI).

Apakah kebijakan-kebijakan ini menjadi katalis kemajuan, atau justru menjadi beban yang menggerus daya saing investasi nasional?

“Pemerintah tetap menjamin bahwa investasi ini tetap menarik tetapi jangan sampai investor mendapatkan abnormal profit yang berlebihan.”
— Machfud Sidik, Direktur Jenderal Pajak Periode 2000-2001, Senior Advisor TaxPrime

Dalam episode terbaru Podcast DIAJAK, TaxPrime membedah masalah ini bersama Machfud Sidik (Senior Advisor TaxPrime, Direktur Jenderal Pajak 2000-2001), Emanuel Dewo (Senior Advisor Transfer Pricing & International Tax), dan Bayu Rahmat Rahayu (Extractive Industry & Transaction Advisor, TaxPrime).

Pergeseran Profitabilitas: Siapa Pemenangnya?

Perubahan aturan penghitungan logam ikutan melalui Kepmen ESDM 144/2026 tidak hanya mengubah angka di atas kertas. Regulasi ini berpotensi mendistribusikan ulang keuntungan di sepanjang rantai nilai industri nikel, termasuk hubungan antara miner dan smelter.

Jika struktur profitabilitas berubah, bagaimana perusahaan harus menyesuaikan dokumentasi transfer pricing, justifikasi fungsi, dan pembagian keuntungan dalam grup usaha? Inilah salah satu isu yang dibahas secara mendalam dalam podcast DIAJAK episode kali ini.

DHE: Menjaga Stabilitas atau Membatasi Likuiditas?

Kebijakan DHE bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Namun, bagi industri yang sangat bergantung pada investasi jangka panjang, kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor dalam jangka waktu tertentu juga memunculkan pertanyaan baru mengenai fleksibilitas arus kas.

Seberapa besar dampaknya terhadap cost of fund, kebutuhan modal kerja, dan keputusan ekspansi? Advisor TaxPrime dalam podcast ini membahas bagaimana kebijakan yang memiliki tujuan makroekonomi tersebut juga membawa konsekuensi yang perlu diperhitungkan oleh pelaku usaha khususnya di industri nikel.

Peran PT DSI Masih Menyisakan Banyak Pertanyaan

Rencana pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) masih berkembang tetapi sudah memunculkan berbagai diskusi di kalangan pelaku industri. Apakah PT DSI akan berfungsi sebagai agregator, penjual, atau sekadar pengelola data?

Advisor TaxPrime memperingatkan risiko government failure jika tata kelola tidak transparan, serta urgensi untuk menghormati kontrak komersial jangka panjang (offtake) yang sudah berjalan.

Restitusi Pajak: Antara Administrasi dan Investasi

Isu klasik namun krusial, seperti lambatnya restitusi pajak, kembali mengemuka. Di tengah fase konstruksi smelter yang membutuhkan modal besar, keterlambatan restitusi pajak dapat menekan cashflow dan memperlambat realisasi investasi.

Diskusi ini memberikan perspektif penting tentang bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko administrasi dan mengoptimalkan fasilitas fiskal yang ada.

Siap Menghadapi Perubahan Regulasi di Sektor Nikel?

Berbagai perubahan kebijakan di sektor nikel menunjukkan bahwa aspek fiskal dan transfer pricing kini menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk memahami lebih lanjut implikasi perpajakan, transfer pricing, maupun strategi bisnis atas perkembangan regulasi di sektor nikel dan sumber daya alam, Advisor TaxPrime siap membantu bisnis Anda menavigasi perubahan regulasi dan mengelola risiko perpajakan lebih optimal.